by

Mantan Bupati Sangihe ‘JEG’ Diminta Diproses Hukum, Terkait Dugaan Korupsi 15,3 Miliar

Writer: Denty Tanggo
Editor: Julian Lasut

Manadozone II Sangihe – Ketua LSM Komid yang juga sebagai Panglima Anti Korupsi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Onesimus Tambanaung,SH bertindak untuk dan atas nama masyarakat akan segera melaporkan adanya dugaan tindak pidana Korupsi yang dilakukan Rezim Mantan Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana,SE,ME (JEG).

(Ketua LSM Komid/Panglima Anti Korupsi Sangihe, Onesimus Tambanaung,SH)

Ditegaskan Tambanaung, JEG dapat dijerat dengan mengacuh pada payung hukum atau istana hukum berdasarkan UU nomor 28 tahun 1999, UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2021, UU nomor 17 tahun 2003, UU nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara, UU nomor 07 tahun 2006, UU nomor 63 tahun 2006, UU nomor 46 tahun 2009 tentang tindak pidana Korupsi, serta UU nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.

“Tak hanya itu, Jabes Ezar Gaghana juga bisa dijerat dengan UU nomor 23 tahun 2014, Kepres nomor 9 tahun 2007, Kepres nomor 10 tahun 2007, PP nomor 71 tahun 2000, Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntasi pemerintah, PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja pemerintahan, PP nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, dan juga PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah,” urai Onesimus.

Baca juga:   Asyik Merekap Judi Togel, Warga Petta di 'Garuk' Tim Resmob Polres Sangihe

Lanjut dikatakan, berdasarkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU nomor 31 tahun 1999 menjadi hal penting untuk mewujudkan Good and Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

“Dalam fungsi sosial control masyarakat, kami selaku Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Komid juga sebagai Panglima Anti Korupsi Sangihe, konsisten melakukan, bertindak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan persangkaan perbuatan yang melawan hukum pejabat publik yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berdampak kerugian negara, sehingga kami wajib menyampaikan atau meneruskan kepada pihak berwajib dan berkompeten didalamnya aparat kejaksaan untuk diproses sesuai norma hukum. Kasus ini pernah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Tahuna pada tanggal 8 Juni 2022, dan rakyat Sangihe menunggu kepastian hukumnya tak jelas kurang lebih 6 bulan,” terang Tambanaung.

Lebih lanjut diungkapkan, sehubungan dengan informasi publik yang diperoleh dari laporan hasil evaluasi kinerja PDAM Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) Sulawesi Utara yang mana terdapat temuan persangkaan nilai penyertaan modal dan subsidi pemerintah daerah Sangihe ke PDAM Tahuna sebanyak Rp15.387.233.646.38 miliar yang pertanggung jawabannya tidak jelas, serta manajemen PDAM Tahuna dipersangkakan juga telah melakukan pengemplangan pajak sebesar Rp1.110.632.097 miliar.

Baca juga:   Labesi Sikapi Talud Nagha 1 Tamako

“Menyangkut keuangan negara sesuai UU nomor 7 tahun 2021 tentang peraturan perpajakan, maka pajak merupakan penerimaan negara vital guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera. Maka sanksi pemidanaan sebagai pamungkas terakhir atau ‘ultimum remedium’ untuk memberikan efek jera kepada mereka yang diduga dan terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, karena sebagai pemangku kepentingan rakyat maka mantan Direktur Novilius Tampi bersama mantan Bupati Jabes Ezar Gaghana harus bertanggung jawab berdasarkan amanat Permendagri Nomor 2 tahun 2007, serta rekomendasi BPKP Sulut nomor S-2146/PW18/04/2020 soal hal audit memorandum PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun buku 2019 tanggal 4 September 2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna,” ketus Onesimus.

Lebih jauh dikatakan, sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, dirinya selaku Ketua LSM Komid serta Panglima Anti Korupsi sekaligus pengiat pemberantasan tindak pidana korupsi didaerah Sangihe menyatakan, bahwa korupsi adalah musuh negara. “Korupsi adalah musuh negara, karena menghambat program pembangunan secara nasional bahkan regional,” ujarnya.

Baca juga:   Simson Sesalkan Postingan di Sosmed yang Menandai Nama Akun Angel Abast

“Korupsi merusak sendi – sendi perekonomian bangsa negara dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan akan jadi korban oleh para penjahat – penjahat APBD dan penjahat birokrasi. Sebab APBD itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Mengingat pemberantasan korupsi harus jadi prioritas kita bersama, dan sepakat keadilan hendaklah ditegakan walaupun langit akan runtuh ‘Fiat Justitia Ruat Caelum’,” tambah Onesimus.

Dirinya memohon agar Bapak Presiden RI Ir Joko Widodo segera memerintahkan kepada Kejagung-RI mengambil alih untuk memproses kasus tersebut, serta memohon kepada Menteri Hukum dan HAM-RI bersama Komnasham-RI agar segera mendorong upaya penegakan hukum diwilayah NKRI serta Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara.

“Saya ingin memberi diri bersama Bapak Presiden RI yang memiliki Visi dan Misi Visioner, salah satunya program pemberantasan korupsi mulai dari wilayah perbatasan sebagai program prioritas. Kiblat dari penyampaian saya ini adalah melaksanakan refleksi Pancasila dan UUD 1945, yang intinya saya menjalankan perintah Undang – undang dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Demikianlah penyampaian kami dari Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, NKRI harga mati, mari berantas korupsi,” tutup Onesimus Tambanaung dengan penuh semangat patriotisme.(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.