by

Pemkot dan Kejari Tomohon Lakukan MOU Terkait Masalah Hukum Bidang Perdata

Manadozone||Tomohon – Pemerintah Kota Tomohon dan Kejaksaan Negeri Tomohon. Senin (19/09/2022), bertempat di Ruang Rapat Walikota Tomohon, melaksanakan kerja sama, terkait  Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

 

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman bersama antara Walikota Tomohon Caroll Senduk, SH dan Kepala Kejari Tomohon Alfonsius Gebhard Loe Mau.

 

Walikota Senduk, kesempatan tersebut, dalam sambutannya mengatakan, kerja sama ini terkait bantuan hukum, pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu dua (2) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

 

“Atas nama pemerintah Kota Tomohon mengapresiasi tentunya kepada pihak Kejari Tomohon yang menggelar MoU Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan pemerintah Kota Tomohon”. Ujar Senduk.

Baca juga:   Kawasan Terminal Tipa A di Bolmong Akan Dibangun Mall

 

Dijelaskan Senduk, peran Kejari sebagai Pengacara Negara dapat memberikan bantuan dan pendampingan hukum bagi Pemerintah Daerah guna meminimalisir potensi masalah hukum yang dapat digugat oleh berbagai pihak.

 

Lanjut Senduk, sebagaimana diketahui, Kejaksaan juga berperan sebagai Pengacara Negara, sehingga Pemkot Tomohon sudah seharusnya memohon bantuan dan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri bilamana terjadi masalah-masalah perdata yang menimpa Pemkot Tomohon dan bilamana terjadi masalah-masalah Tata Usaha Negara yang naik ke meja hukum.

 

Sementara itu, Kajari Kota Tomohon, Alfonsius Gebhard Loe Mau, dalam arahannya membeberkan
maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum bidang perdata serta tata usaha negara. Dan untuk meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar
pengadilan.

Baca juga:   Pemerintah Kota Tomohon Fasilitasi Masalah BPJS Dengan Rumah Sakit Gunung Maria

 

Dijelaskan Loe Mau,  ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara meliputi, Pemberian Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara dalam
perkara perdata maupun tata usaha negara mewakili Pemerintah Kota
Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik sebagai penggugat
maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi.erta Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara

 

Lanjut Loe Mau, untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan (Legal Assistance/LA) di bidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari Pemerintah Kota Tomohon dan Tindakan Hukum Lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar-lembaga negara, instansi pemerintahan dipusat/daerah, dan/atau BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara.

Baca juga:   Pemkot Bersama LPA Tomohon Mantapkan Pelaksanaan Lomba Ramah Anak Se-Kota Tomohon

 

Kegiatan ini, juga dihadiri,  Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, Asisten III Setdakot Tomohon, ODS Mandagi, Kabag Hukum Setda Tomohon, B. Mambu, serta perwakilan pihak Kejari Kota Tomohon..

(**/Rdk)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.