by

Salah Satu Oknum Pejabat Dilingkup Pemkab Sangihe Ditetapkan Sebagai Tersangka, Terkait Kasus Korupsi Internet Desa

SANGIHE II Manadozone.com–Penanganan Kasus proyek pengadaan Internet di 99 desa yang digembar gemborkan sejak tahun 2021 akhirnya membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan setelah ditetapkannya 4 orang sebagai tersangka yang telah merugikan uang negara miliaran rupiah tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kabupaten Kepulauan Sangihe AKBP Denny Tompunuh beserta tim ketika menggelar Jumpa Pers, Kamis (15/9/2022) diruangan Aula Mapolres Sangihe. “Kami telah menetapkan 4 orang tersangka pada kasus pengadaan internet desa beserta barang bukti karena telah merugikan negara sebesar 5 Miliar sekian, dan para tersangka sudah kami tahan,” ungkap Tompunuh.

Baca juga:   Kendaraan Hias Sangihe "Memukau" di Tomohon
(Barang Bukti Alat-alat Internet)

Lanjut dikatakan Perwira Polisi ini, adapun para tersangka berinisial RS yang merupakan Direktur CV Mitra dari Manado, BT, SI dan JG yang diketahui salah satu Pejabat dilingkup Pemkab Sangihe. “Adapun para tersangka berasal dari Sangihe dan juga ada yang berasal dari luar Sangihe. Selain itu kami sementara melakukan pengembangan, karena terindikasi ada lagi tersangka lainnya dan kami akan melakukan pengejaran untuk mengungkap keseluruhan kasus ini,” tegas Denny.

Ditambahkan Kapolres, siapa pun yang terlibat dalam kasus korupsi entah dia masyarakat biasa ataupun pejabat, pihaknya tak akan segan-segan untuk melakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. “Akan saya proses, tidak memandang dia itu seorang pejabat, intinya siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi akan saya tindaki,” ketus Tompunuh.

Baca juga:   Penyaluran BLT Subsidi BBM Melalui Kantor Pos, ASN dan Pensiunan Tidak Diperbolehkan

Juga dikatakan oleh orang nomor satu di Polres Sangihe ini, pada masa kepemimpinannya terkait kasus tersebut diungkap dan dibuka secara jelas dan tidak ada intervensi lagi dari pihak manapun. “Kami buka secara jelas dan tidak ada intervensi lagi dari luar, sebab saya tidak mau menangani kasus berlama-lama. Memang banyak kasus yang masuk, namun saya fokus dulu pada kasus-kasus yang besar,” terang Tompunuh,

Adapun para tersangka dijerat dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1 nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 4 sampai 5 tahun hukuman penjara.(Denty)

Baca juga:   Kampus Tabut Salurkan BLT Disertai Vaksinasi Booster Sesuai Anjuran Pemerintah

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.