by

Diduga Ada Permainan Mafia Tanah, Advokat Bobby Kaunang SH dan Rekan Gugat Kepala BPN Minahasa.

Boby Kaunang : Sertifikat Yang Diterbitkan BPN Minahasa Tumpang Tindih?

MINAHASA || Manadozone – Kasus Sengketa Tanah di Sulut kian hari makin meningkat, hal tersebut terjadi Kuat Dugaan adanya permainan oknum-oknum mafia tanah yang berkolaborasi dengan APH dan instansi terkait.

Salah satu kasus sengketa tanah terjadi di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng, Minahasa, dimana tanpa sepengetahuan pemilik lahan Meity Toar ahli waris dari Marthen Mewengkang, telah terbit sertifikat baru tanpa asal-usul yang jelas.

Menyikapi kejadian tersebut, Meity Toar Melalui Tim Kuasa Hukum Bobby Kaunang. SH, Marina Taroreh. SH, Yermy Pedro Pandoh. SH melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Manado. Gugatan dengan Nomor 27/G/2022/PTUN.MDO tersebut dialamatkan kepada Badan Pertanahan Nasional yang dinilai telah menerbitkan sertifikat tanpa dikaji terlebih dahulu sehingga menjadi tumpang tindih.

“Selaku Kuasa Hukum dari Ahli Waris Meity Toar pemegang SHM No 194, Kami melayangkan Gugatan di PTUN Manado dengan tergugat BPN Minahasa, substansi gugatan yang Kami layangkan yaitu adanya dugaan penerbitan 14 sertifikat Hak Milik (SHM) oleh BPN Minahasa tanpa melakukan kajian terlebih dahulu sehingga terjadi tumpang tindih, dimana 14 SHM tersebut bukan pemisahan dari SHM No.194 atas Nama Marthen Mewengkang tetapi pemisahan dari SHM No.111 dan SHM No 544, sementara objek 14 sertifikat tersebut berada di atas tanah dengan Sertifikat No.194 dan Objek tanah tersebut sudah di wariskan kepada Klien Kami”. Ujar Boby Kaunang. SH Selasa (06/09) Seusai Sidang Pemeriksaan di PTUN Manado

Baca juga:   Terduga Pengedar dan Barang Bukti Obat Trihexiphenidyl Berhasil Diamankan Satres Narkoba Polres Kotamobagu

Tim Kuasa Hukum juga menyesalkan sikap BPN Minahasa yang tidak merespon surat Permohonan Permintaan Dokumen yang diajukan oleh Kuasa hukum yang telah di serahkan sejak 31 Agustus 2022 lalu.

“Pada 31 Agustus 2022 lalu Kami Tim Kuasa Hukum telah melayangkan surat kepada BPN dengan Nomor 02/KHBK-PD/VIII/2022 Perihal Permintaan Dokumen berupa data lengkap sehubungan dengan KTUN yang diterbitkan Kepala BPN Minahasa, Serta surat keberatan atas diterbitkannya 14 SHM diatas sebidang tanah milik klien Kami yang sudah bersertifikat dengan nomor 194, namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Pihak BPN Minahasa, maka, untuk mendapatkan kepastian hukum, Kami mengajukan gugatan di PTUN Manado dan saat ini sementara diperiksa dengan agenda pemeriksaan di PTUN Manado perkara nomor 27/G/2022/PTUN.MDO”. jelas Bobby Kaunang SH dibenarkan Marina Taroreh SH

Baca juga:   Gegana Brimob Polda Sulut Lakukan Disponal Benda Diduga Mortir di Likupang Timur

Lanjut dijelaskan Marina Taroreh SH, data yang berhasil ditemukan tim kuasa hukum, di lokasi objek sengketa sudah ada 14 sertifikat yang terbit namun baru 6 sertifikat yang berhasil didapat.

“Kami telah mendapatkan data bahwa sudah ada 14 sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN Minahasa, 6 diantaranya sudah Kami kantongi yaitu

1. sertifikat No. 470/Pineleng 1 tertanggal 11 Mei 2010 surat ukur No.00221/Pineleng 1/2010 Atas Nama Johanis Adam Lombok, Karolina Wihelmina Vifa Mewengkang, Gerald Lombok, Navi Quarinus Benyamin Lombok, Paula Lombok
2. SHM No.471/Pineleng1 tertanggal 11 Mei 2010 Surat Ukur No. 00222/Pineleng 1/2010 Atas Nama Yetti Roos Oroh
3. SHM No.469/Pineleng 1, tertanggal 11 Mei 2010, Surat Ukur No. 00220/Pineleng 1/2010 atas Nama Berty Bratly Bernadus
4. SHM No 576/Pineleng 1, Tertanggal 16 Oktober 2012 Surat Ukur No. 00018/Pineleng 1/2012 Atas Nama Jova Christiane Florence Sumampouw
Pemisahan dari Sertifikat No 554
5. SHM No 575/Pineleng 1, atas nama Jobie Mewengkang
Empat SHM tersebut dari Pemisahan Sertifikat No.111
6. SHM No 559/Pineleng 1, Tertanggal 14 Februari 2012 Surat ukur tertanggal 26 Januari 2012 No. 00002/Pineleng 1/2012 atas nama Daniel Daples Pakasi Pemisahan dari SHM No 554/Penggabungan. Sementara untuk 8 Sertifikat lainnya hingga saat ini Kami belum mendapat informasi yang pasti dari Pihak BPN, Namun yang pasti 14 Sertifikat tersebut bukan berasal dari pemisahan Sertifikat No.194/Pineleng 1 tertanggal 25 Agustus 1981 surat ukur tertanggal 26 Agustus 1981 dengan luas 2820 meter persegi atas nama Marthen Mewengkang yang sudah diwariskan kepada Klien Kami Meity Toar” Ujar Marina Taroreh SH

Baca juga:   VAP-HR Punya Impian Besar Bagi Kemajuan Sulut di Masa Depan
Kuasa Hukum Meity Toar, Bobby Kaunang SH Bersama Marina Taroreh SH (Foto : Julian Lasut)
Kuasa Hukum Meity Toar, Bobby Kaunang SH Bersama Marina Taroreh SH (Foto : Julian Lasut)

“Fakta yang Kami dapati di lapangan, saat ini sudah ada 10 bangunan rumah yang dibangun diatas lahan milik Klien Kami, tanpa sepengetahuan klien Kami, untuk itu Kami ingin mencari kepastian Hukum terkait Hak Klien Kami dengan melakukan gugatan Kepada BPN agar supaya status kepemilikan hak klien kami bisa jelas, Kami berharap ada keterbukaan dari Pihak BPN untuk memberikan informasi terkait 8 Sertifikat lainnya”. Kunci Marina Taroreh SH

Sementara, Kepala BPN Minahasa Drs. Alex Wowiling. Msi hingga berita ini tayang belum berhasil di konfirmasi, namun upaya konfirmasi terus di upayakan. (Julian)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.