Tapal Batas Bolmong dan Bolsel Sepakat Diserahkan ke Kemendagri

Tapal Batas Bolmong dan Bolsel Sepakat Diserahkan ke Kemendagri
Gambar Ist

BOLMONG, manadozone.com — Terkait dengan luas wilayah perbatasan (Tapal Batas) antara Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang merupakan perpanjangan tangan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk ke Pemerintah Pusat, memfasilitasi perbatasan antara dua daerah bertetangga yang ada di Tanah Para Bogani, Bolaang Mongondow Raya.

Guna menyepakati mencari titik terang antara tapal batas kedua daerah tersebut, dilaksanakan peretemuan Bertempat di ruang rapat Lantai 6. Kantor Gubernur Sulut, rapat yang difasilitasi Kepala Biro (Karo) Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat (Setda0 Pemprov Sulut, Jemmy Kumendong, menghadirkan yang mewakili Gubernur Sulut, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, Edison Humiang.

Dalam rapat yang dilaksanakan, Senin (10/05/2021) Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow dan Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, sepakat menyerahkan putusan batas wilayah Bolmong dam Bolsel diserahkan keputusannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Baca juga:   Wabup Bolmut Hadiri Rakor dan Sosialisasi PP 49 Tahun 2018

Dalam rekaman video yang diterima, Bupati Bolsel Iskandar menyatakan sepenuhnya menyerahkan ke Kemendagri untuk memakai acuan yang mana akan ditetapkan nantinya.

“Persoalan Mendagri mau putuskan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, ya silakan. Kami tidak ada tambahan, hanya menyerahkan keputusan ini ke Kemendagri,” ucap Iskandar.

Sementara itu, Bupati Bolmong Yasti mengingatkan dalam video conference (Vidcon) dengan Kemendagri beberapa waktu silam, dimana pihak Kemendagri menegaskan jika tidak ada titik temu antara Bolmong dan Bolsel, maka akan ditarik Kemendagri untuk diputuskan.

“Waktu Vidcon bersama Kemendagri disampaikan, ada batas waktu diberikan Kemendagri terkait penyelesaian konflik tapal batas. Baik itu batas Kabupaten maupun batas Provinsi. Diberikan kesempatan untuk bertemu dua Daerah difasilitasi oleh Gubernur. Kalaupun dalam permasalahan ini tidak juga ada titik temu, maka ditarik Mendagri,” ucap Yasti S Mokoagow.

Baca juga:   DPRD Minahasa Gelar Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Presiden Jokowi

Bahkan, lanjut Yasti Mokoagow, mengingatkan kembali pertemuan sebelumnya menyatakan, akan mengacu pada putusan Mahkamah Agung. Namun, jika tidak ada putusan Mahkamah Agung, maka keputusan ada d kemendagri.

“Kalau tidak ada putusan Mahkamah Agung, Mendagri yang akan putuskan. Saya kira jelas dalam Vidcon,” Tambah Bupati Yasti Mokoagow.

Lebih lanjut lagi dijelaskan Yasti Mokoagow, terkait dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

“Sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Pasal 34 Batas daerah yang telah diatur oleh Menteri dapat diubah dalam hal ; poin (A), Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” katanya.

Terpisah, Kabag Hukum Setda Bolmong, Triasmara Akub mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan terkait batas Daerah. Sehingga dua wilayah berbatasan yang ada di Bolaang Mongondow Raya (BMR) itu pun memutuskan meyerahkan ke Kemendagri.

Baca juga:   Walikota Bersama Jajaran Pemkot Tomohon Gelar Ibadah Tahun Baru di GMIM Maranatha

“Sehingga sama-sama memutuskan menyerahkan ke Kemendagri. Dalam berita acara pertemuan tadi Pemkab Bolsel hanya sampai pada poin menyerahkan ke Kemendagri. Kalau Pemkab Bolmong dengan catatan diserahkan ke Kemendagri sesuai Undang Undang dan putusan Judicial Review,” tutur Triasmara.

Diketahui, sengketa tapal batas antara kedua daerah telah bergulir sejak 2019 hingga adanya putusan Mahkamah Agung RI hasil Judicial Review atas Permendagri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tetapi, putusan tersebut tidak menyelesaikan masalah tapal batas, hingga diadakan pertemuan antara kedua daerah. Pertemuan itu sendiri dipimpin Asisten I Bidang Pemerintah, Edison Humiang, dan Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah, Jemmy S. Kumendong.

(*/Zul)

Tags:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply