by

BKD Bolmong Terus Berinovasi Tingkatkan Pelayanan di Bidang Perbendaharaan

BOLMONG, manadozone.com — Selain memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) kian terus melakukan inovasi dengan meningkatkan pelayanan di Bidang Perbendaharaan.

Hal tersebut dibuktikan setelah menjadi daerah kedua yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) versi terbaru, BKD Bolmong juga tengah menggagas kerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan system online.

“Untuk Simda versi terbarunya kita sudah pakai dan siap dijalankan. Tetapi, hari ini kami masih menunggu proses penerapan SP2D online yang sistemnya dibuat oleh pihak BNI. Insyaallah hari ini sudah tuntas dan kedua system ini sudah bisa dijalankan,” ungkap Fanny. Selasa (08/04/2020)

Baca juga:   Pemkab Rakor TPID Guna Menekan Inflasi Dan Menjaga Stabilitas Harga

Fanny, juga menambahkan penggunaan Simda Versi terbaru akan sangat membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelayanan perbendaharaan. Sebab, untuk system SP2D online, ini juga akan memperpendek proses penerbitan SP2D, sehingga pengurusan berkas di bidang perbendaharaan bisa cepat dilaksanakan.

“SP2D online ini semacam Kasda Online, tetapi sudah tidak lagi ada berkas manual. Kan setelah SP2D dicetak, lalu pihak Bank akan memindah-bukukan secara manual ke dalam system mereka. Kalau SP2D online ini, nantinya ketika SP2D diterbitkan maka secara otomatis pihak Bank akan melakukan pemindah-bukuan. SP2D-nya tidak lagi dalam bentuk kertas, dan diantar ke Bank melainkan lewat system semuanya,” jelas Fanny.

Baca juga:   Pemda Bolmong Sudah Matangkan Kesiapan Pemeriksaan LPPD 2019

Dengan penerapan system terbaru, baik Simda mau pun SP2D online ini, Fanny menyebut bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya bendahara harus menyesuaikan. Poin paling penting yang harus diketahui oleh bendahara yakni kejelasan dari rekening yang akan diterbitkan SP2D.

“Kami telah meminta para bendahara agar dapat menyesuaikan dengan dua system baru ini. Nantinya, jika ada proses pencairan dana, para bendahara memintakan minimal rekening Koran agar data yang akan termuat dalam SP2D tidak salah, atau gagal transaksi,” pungkas Fanny

(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed