by

Soal RUU HIP, DeMo: Massa Lebih Besar Lagi Jika Tuntutan Tak Diindahkan

KOTAMOBAGU, manadozone.com — Selaku koordinasi aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menyampaikan akan membawa massa dengan jumlah yang lebih besar lagi, jika 5 (lima) tuntutan yang di bawah ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, itu tidak diindahkan oleh Pemerintah.

Pernyataan tegas itu dikatakan Koordinator Aksi, Ust Denny Mokodompit (Demo). Bahwa aksi yang dilakukan Laskar Bogani Indonesia (LBI) Bolaang Mongondow Raya, bersama beberapa organisasi masyarakat (Ormas) yang lainnya, sebagai bentuk penolakan Adanya RUU HIP yang apabila itu disahkan, akan terjadi perpecahan di masyarakat, yang dinilai bisa meruntuhkan NKRI, serta dapat mengakibatkan terjadi perang saudara, karena perbedaan sikap ideology.

“Kita sudah hidup sekian tahun sejak Indonesia Merdeka dalam keadaan aman tentram dan damai, toleransi antar ummat beragama berjalan bagus. Nah apabila kemudian pancasila itu diusaik dengan mengobok-obok dari sila ke-1 hingga ke-5, maka bukan musthail akan terjadi perpecahan karena kebebasan beragama itu yang akan paling terancam,” ucap Ust Denny Mokodompit, yang juga biasa disapa Ustad DeMo.

Baca juga:   Tim Gabungan Basarnas dan TNI Polri Temukan Korban Hilang di Pantai Minanga

Lanjut Ustad DeMo, jika tuntutan yang dibawah ke DPRD Kotamobagu, yang juga diterima Wakil Ketua DPRD, Syarif Mokodongan (Fraksi Nasdem) itu diakomodir pemerintah, maka rasa syukur dan harapan bisa terwujud untuk Indonesia bersama Pancasila yang Sakti.

“Jika tuntutan yang kami bawah ke DPRD Kotamobagu di akomodir Pemerintah, yaa Alhamdulillah. Sebab RUU HIP itu mengancam keutuhan NKRI, berpotensi menjadi perpecahan. Maka kami minta ke Pemerintah untuk hentikan dan keluarkan dari Prolegnas DPR RI, pembahasan RUU HIP,” tambah Ustad DeMo.

Perlu diketahui, tuntutan aksi Laskar Bogani Indonesia (LBI) bersama beberapa ormas yang dibawah ke DPRD Kotamobagu, itu juga menegaskan agar tuntutan tersebut dapat diindahkan dengan batas waktu Hingga 5 Juli 2020. Sebab jika dalam waktu yang telah ditetapkan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan atau pun tidak diindahkan, maka ancaman gelombang massa lebih besar lagi akan dilakukan.

Baca juga:   ROR-RD Lakukan Roling, Ini Nama Pejabat yang Dilantik

“Kami minta dalam aksi kemarin, bahwa 5 Juli itu adalah waktu terakhir bagi DPR RI untuk menghentikan proses pembahsaan terhadap RUU HIP, Apabila kemudian tidak dihentikan, kami minta ke Presiden RI, untuk mengeluarkan dekrit, gunakan hak prerogatifnya untuk hentikan RUU HIP. Apabila hingga 9 Juli tidak hentikan maka dipastikan kami akan gelar demo besar-besaran melibatkan anggota dari berbagai ormas.” Terang Ustad Denny Mokodompit.

Berikut pernyataan sikap Laskar Bogani Indonesia (LBI) Bolmong Raya bersama beberapaOrmas lainnya saat membawa tuntutan ke DPRD Kotamobagu:

  1. Menolak dengan tegas pembahasan RUU HIP dan mendesak untuk segera di cabut RUU HIP paling lambat tanggal 5 Juli 2020.
  2. Meminta kepada pemerintah untuk memasukan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila Dan Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila dlm kurikulum semua jenjang pendidikan .
  3. Mengusulkan kepada pemerintah untuk memasukan persyaratan bagi para Calon legislatif, pejabat negara, anggota TNI / polri dan ASN serta keluarga agar bersih diri dari paham komunisme.
  4. Mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dan memproses hukum bagi oknum yang merancang RUU HIP sesuai hukum dan Undang Undang yang berlaku.
  5. Bilamana sampai tanggal 5 Juli 2020 ternyata belum mencabut RUU HIP maka kami akan melakukan aksi protes besar besaran dan akan menurunkan masa sebanyak banyaknya.
Baca juga:   KesbangPol Tomohon Menggelar Dialog Peran Tokoh Agama Menghadapi Perayaan Agama

 

(Zul)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed