by

Dinilai Tidak Berimbang, Perda Retribusi IMB Perlu Direvisi

BOLMONG, manadozone.com — Dinilai ada ketidak berimbangan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2011, tentang retribusi Ijin Mendirikan Bangunan IMB) di Kabupaten Bolaang  ongondow (Bolmong) harus direvisi kembali guna kemajuan untuk peningkatan pendapatan daerah.

Hal tersebut diungkapkan Fyfiannie Soepredjo, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Bahwa Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang retribusi Ijin Mendrikan Banganuna (IMB) itu belum dikelola dengan maksimal.

Sebab, hal tersebut bisa dibuktikan dengan rendahnya harga retribusi per meter dan nilai koefisien atau bilangan pengali, yang menghasilkan ketidak berimbangan dengan kondisi daerah Bolaang Mongondow saat ini..

Baca juga:   Wakili Bupati Bolmong, Asisten III Lantik Pejabat Eselon III dan IV

“Melihat apa yang ada di dalam Perda Nomor 18 Tahun 2011, dengan kondisi Kabupaten Bolmong saat ini sangat tidak berimbang. Apalagi retribusi untuk dunia usaha, bisa dikatakan biaya yang timbul dari pengurusan IMB diinstansi kami lebih besar daripada nilai retribusi yang kami terima,” ungkap Fyfiannie Soepredjo, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Bolmong.

Lanjut Fyfiannie, nilai koefisien bangunan yang memiliki ukuran 0 hingga 100 M2 hnya mendapatkan bilangan pengali 100. Yang artinya, luas bangunan dengan ukuran 60 M2x200/Meter untuk bangunan permanan hanya dikenai tariff retribusi sebesar Rp 300.000.

Baca juga:   Kota Tomohon Raih Penghargaan Sertifikat Eliminasi Malaria dari Kemenkes RI

“Maka kami menilia ini perlu ada revisi terhadap perda ini. Apalagi sudah 10 tahun perda Nomor 18 Tahun 2011 ini digunakan,” tambah Fyfiannie.

Bahkan, lanjutnya lagi, hingga saat ini data yang ada, masih banyak warga Bolmong yang belum mengurus IMB. Dari 35.216 bangunan yang dinilai layak IMB, hanya ada 834 yang mengantongi IMB.

“Nah berarti belum sampai 10%. Untuk itu kami berharap kedepannya baik warga dan ASN Bolmong yang memiliki hunian supaya mengurus IMB,” terangnya.

Sementara itu, Triasmara Akub, Kepala Bagian Hukum Setda Bolmong, megatakan Perda Rertibusi IMB, saat ini sudah masuk dalam usulan revisi yang akan dibahas oleh Bapemperda DPRD Bolmong.

Baca juga:   Polres Manado Kejar MS, Pelaku Penikam Lebar Di Malendeng

“Revisi Perda IMB sudahmasuk ke Sekretariat DPRD Bolmong. Kita tinggal menunggu undangan untuk pembahasan. Usulan revisi perda itu berkaitan dengan tariff IMB yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah saat ini. Alasan utama karena perkembangan ekonomi yang sudah semakin maju, sehingga tariff pengurusan ijin perlu dilakukan perubahan.” Terang Triasmara Akub.

(*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed