by

Selain Kantongi Ijin dan Pekerjakan Masyarakat, KUD Perintis Dinilai Banyak Manfaat

BOLMONG, manadozone.com —Koperasi Unit Desa (KUD) Perintis yang ada di Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, salah satu Koperasi yang bergerak dibidang Pertambangan yang memiiki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)

Bahkan aktifitas kegiatan dari KUD Perintis yang ada di Kecamatan Lolayan, itu diketahui Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmong dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, dengan lokasi produksi yang berada di Blok Rape Desa Tanoyan Selatan, dengan luas 100 HA, sejak tahun 1997.

Selain mengantongi ijin, KUD Perintis, yang berjalan sejak 2017 dan kerjasama kemitraan dengan anggota yang merupakan pengusaha sukses di Sulut, David Lim, KUD tersebut, terus melengkapi perbaikan dokumen pendukung kegiatan, hingga mempekerjakan masyarakat yang menjadi anggota koperasi, tercover pada BPJS Ketenagakerjaan.

Sisten kerja pertambangan dari KUD Perintis, memiliki system pengelolaan atau produksi yang dikerjakan terdiri dari dua cara, yakni, sistem underground dan heap leach irigasi atau penyiraman.

Baca juga:   2 Peserta Diklat Aviation Security Harumkan Kota Tomohon

KUD Perintis, saat ini juga telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL, Ijin penampungan dan pemakaian LB3, Tata Ruang, Ijin Lingkungan, Ijin Kelayakan Lingkungan, Ijin Penggunaan dan Penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM), memiliki Kepala Tehnik Pertambangan (KTT) dan Clean and clean (CnC).

“Semua perijinan sebagaimana menjadi ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku, telah dipenuhi KUD Perintis. Jadi tidak ada masalah lagi menyangkut resmi tidaknya kegiatan pertambangan yang dilaksanakan. Dengan berijin maka semua kegiatan di KUD adalah legal atau resmi,” kata Abdul Rifai Manggo, Sekertaris KUD Perintis, Selasa (23/6/2020).

Lanjut Rifai, IUP OP KUD Perintis akan berakhir 22 September 2020. Naumn, pengurus telah mengajukan perpanjangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui PTSP untuk masa 10 tahun lagi terhitung September 2020 sampai September 2030.

Baca juga:   Tangkal Corona, Pemkot Tomohon Sediakan 26 Titik Fasilitas Cuci Tangan

Untuk diketahui, nilai investasi yang masuk ke KUD Perintis pada 2017 melalui David Lim, sebesar Rp20 miliar, digunakan untuk pembuatan jalan tambang, pembangunan mess karyawan, kantor, pabrik dan operasional lubang tambang underground.

Lebih lanjut lagi dikatakan Rifai, jika ada masyarakat Tanoyan Bersatu yang ingin mengetahui banyak hal menyangkut KUD Perintis, itu dapat menghubungi pengurus yang berada dalam desa.

“Apa pun yang ingin diketahui menyangkut KUD Perintis, dapat menghubungi kami pengurus di dalam desa agar semua dapat diketahui melalui penjelasan kami nanti,” tambahnya.

Hal serupa juga dijelaskan Abdul Bahri Kobandaha, Humas KUD Perintis. Dengan mengatakan saat ini KUD telah memiliki dokumen perijinan yang lengkap. Dengan harapan Pemerintah Daerah Bolmong dan Pemerintah Provinsi Sulut, dapat selalu memberi ruang yang positif untuk keberlangsungan kegiatan KUD Perintis sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat.

Baca juga:   Bupati JWS Mendampingi Mensos RI Khofifah Indar Parawangsa di Remboken

“Alhamdulillah sampai saat ini KUD Perintis telah memiliki semua dokumen yang menjadi prasyarat untuk setiap kegiatan pertambangan resmi. Dengan demikian, KUD berbeda dengan PETI karena kegiatan KUD mendapat legitimasi dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten bolmong,” kata Ali, Sapaany akrab Abdul Bahri Kobandaha.

Ali, juga menambahkan, jika KUD Perintis telah berhasil dalam produksi, itu dipastikan akan terbuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Tanoyan Bersatu.

“Salah satu program yang disiapkan saat ini, akan berpeluang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi jika perpanjangan ijin untuk 10 tahun lagi dikantongi,” tukasnya.

Lebih jelas lagi dikatakan, Abdul Bahri, kegiatan yang dilaksanakan KUD Perintis adalah kegiatan tambang resmi dan bukan kegiatan ilegal.

“Kami bukan pelaku PETI. Kegiatan yang dilaksanakan KUD, memiliki perijinan dan dokumen lengkap,” terangnya.

(Zul)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed