by

Wawali SAS Hadiri Paripurna LKPJ Pengajuan LKPJ Walikota

Manadozone||Tomohon – Pemerintah kota tomohon melalui Wakil Walikota Syerly Adelyn Sompotan (SAS), menghadiri Rapat Paripurna DPRD Dalam rangka pengajuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tomohon Akhir Tahun 2019.

Rapat ini digelar di ruang rapat DPRD Tomohon, Kamis (30/04/20) ini dipimpin Ketua DPRD Djemmy Sundah SE, didampingi Wakil Ketua Erens Kereh AMKL, dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Tomohon dan jajaran Pemerintah Kota Tomohon.

Penjelasan Wali Kota Jimmy Feidie Eman, SE.Ak, CA tentang LKPJ akhir tahun anggaran 2019 dibacakan oleh Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan.

Baca juga:   Walikota Eman Hadiri Rapat Paripurna Penetapan Renja DPRD Tahun 2019

Lanjut SAS, penyampaian dokumen LKPJ tahun anggaran 2019 ke DPRD sesuai dengan amanat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Sedangkan substansi penyajian laporan ini berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sistematika LKPJ berpedoman pada surat kementerian dalam negeri nomor 700/479/otda tanggal 22 Januari 2020 kepada gubernur/bupati/walikota perihal format LKPJ.

“Patut kami akui, bahwa kemajuan pembangunan di Kota Tomohon ini merupakan hasil sinergitas yang baik, antara pemerintah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat Kota Tomohon,” kata SAS.

Baca juga:   Ribuan Petani Minahasa Dapat Kartu Tani, Ini Kegunaannya

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kapasitas daerah serta upaya untuk mendorong pendapatan asli daerah dalam rangka efektifitas pembangunan. Secara garis besar komponen APBD terdiri dari 3 aspek yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

“Perlu kami informasikan bahwa realisasi APBD Kota Tomohon tahun anggaran 2019 (data un-audited BPK) sebesar Rp. 629.763.504.898,40 (enam ratus dua puluh sembilan milyar tuju

ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh rupiah) angka ini akan terkoreksi setelah audit tim BPK telah selesai,” terangnya.

Baca juga:   Wawali SAS Hadiri Sekaligus Melantik PMR Wira SMK Negeri I Tomohon

Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK-RI selama 6 tahun berturut menjadi bukti nyata bagi kita bahwa pengelolaan keuangan kita dalam koridor yang benar dan akuntabel.

“Pemerintah Kota Tomohon juga optimis pencapaian opini WTP ke 7 untuk pengelolaan APBD tahun 2019 di tahun ini kita akan capai berkat kinerja pemerintah dan di dukung sepenuhnya oleh masyarakat,” ujarnya. (Rdk)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed