Bersama Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulut, Walikota Eman Hadiri Penyerahan LKPD T.A 2019

Manadozone||Tomohon – Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA bersama Bupati/Walikota se Sulut, menghadiri penyerahan LKPD TA 2019, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Sulut. Kamis (12/03/2020).

Adapun Kegiatan ini merupakan un audited atau pemeriksaan tahap awal, penyerahan LKPD. T.A 2019 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulut.

Untuk diketahui, secara garis besardari segi ekonomi makro merupakan gambaran ekonomi yang mempengaruhi pasar. Ekonomi makro merupakan alat bagi Pemda untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi & target pembangunan daerah.

Sedangkan untuk asumsi makro ekonomi yg digunakan dalam penyusunan perubahan APBD 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi pemerintah daerah tahun 2019 atau tahun sebelumnya, menurut data BPS Kota Tomohon yakni : a.tingkat kemiskinan sebesar 5,62 % tahun 2019, b.tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,75 % tahun 2019, c. Gini Ratio sebesar 0,38 % tahun 2017, d. IPM (Indeks Pembanggunan Manusia) sebesar 76,67 % tahun 2019, e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,82 % tahun 2019, f.Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) sebesar 4.291.488,46 (juta Rupiah) tahun 2019

Baca juga:   Diduga Lakukan Curanmor di Kotamobagu, Pria Asal Lolak ini Diamankan Polisi

Sementara, untuk presentase penduduk miskin tahun 2017 : 6,47 % 2018 : 5,95 % 2019 :5,62 %, presentase penduduk miskin Kota Tomohon tahun 2018 sebesar 5,59 % mengalami penurunan dimana tahun 2019 presentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 5,56 %.. dan Tingkat pengangguran tahun 2017 : 8,94, tahun 2018 : 8,22 dan tahun 2019 : 7,75 turun 0,47 %.

Presentase penduduk miskin di Kota Tomohon masih di bawah provinsi. Yang secara nasional tingkat kemiskinan Provinsi Sulut berada pada posisi terendah ke-14.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Drs.Gerardus E Mogi, melalui kegiatan ini, mengatakan penyerahan ini merupakan amanat Undang-undang dimana Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir ke BPK untuk di Audit. sehingga kita kurang menunggu hasil audit dari BPK dan menunggu hasil berupa opini setelah mereka memeriksa laporan keuangan yg diserahkan hari ini”.

Baca juga:   Panatau UNBK, Walikota Eman Video Conference Dengan Gubernur Olly

Mogi beroptimis kota tomohon dapat meraih opini WTP ke- 7 x yang berturut turut”.

Turut hadir dalam acara ini Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, Ketua DPRD Sulut Andrei Angow, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA, Para Bupati/Walikota se Sulut, Para Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKAD. (RH/Rdk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *