Advetorial: ROR: Hasil Kerja Keras, Minahasa Raih Opini WTP ke 5 dari BPK

Manadozone || Kabupaten Minahasa terus menunjukan tren positif terkait pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). buktinya, pada Senin (27/5) tadi di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD 2018.

Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi (ROR) mengatakan, prestasi tersebut adalah buah kerja keras dari semua stakeholder terkait. “Untuk mendapatkan opini WTP dari BPK RI bukan perkara mudah. Butuh kerja keras dari semua pihak. Dan buah dari kerja keras kita semua di Kabupaten Minahasa, kita diganjar dengan opini WTP dari BPK,” ujar Bupati ROR.

Baca juga:   Walikota Senduk Melayat ke Rumah Duka atas Meninggalnya Isteri dari Jurnalis yang Tugas di Kota Tomohon

Lanjutnya, dengrestasi yang telah diraih tersebut, pengelolaan keuangan di Kabupaten Minahasa akan semakin dimantapkan. “Ini harus dijadikan motivasi dan penyulut api semangat kerja kita karena ini adalah raihan opini WTP untuk kelima kalinya. Supaya selain berprestasi pada sektor pengelolaan keuangan, prestasi di sektor lain juga bisa kita capai,” jelasnya.

Apalagi menurutnya, pengelolaan APBD Kabupaten Minahasa tahun 2018 adalah sesuatu yang istimewa. Karena dikelola oleh tiga kepala daerah. “Dikelola oleh pak Jantje Wowiling Sajow (JWS) sebagai Bupati Minahasa periode 2013-2018, kemudian diteruskan oleh Penjabat Bupati, Pak Royke Mewoh yang menggantikan JWS yang telah menyelesaikan perioderisasi masa tugasnya, kemudian dilanjutkan oleh saya dan Wakil Bupati, Pak Robby Dondokambey terhitung sejak dilantik pada 25 September 2018 untuk masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa periode 2018-2023,” urai Bupati.

Baca juga:   OD Harapkan Kanwil Kemenkumham Antisipasi Lonjakan Kunjungan Wisman

Catatan-catatan dan rekomendasi dari BPK RI juga akan dijadikan perhatian khsuus untuk langsung ditindaklanjuti. “Rekomendasi dari BPK akan kita jadikan perhatian bersama. Terlebih khusus dari perangkat daerah. Mulai dari jajaran sekretariat daerah sampai dengan jajaran SKPD. Tentunya dibawah komando saya dan pak Wakil Bupati,” pungkasnya

(ToarS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *