by

Jurubicara Unsrat Membantah Tudingan Terhadap Rektor Ellen Kumaat

Manadozone || Manado – Pelantikan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Prof Ellen Kumaat mengundang berbagai pertanyaan terkait keabsahan serta tudingan dugaan gratifikasi yang dilakukan lewat aksi unjuk rasa.

Aksi protes mendorong agar dilakukannya pengusutan terhadap dugaan gratifikasi di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado terus dilakukan. Kamis (28/6/2018), bertempat di depan Istana Negara di Jakarta, Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (GEMAHI) menggelar aksi unjuk rasa dengan menyampaikan sejumlah tuntutan.

Menurut Korlap (Koordinator Lapangan), Tasrif Tausamu massa aksi berkonsentrasi pada demo di depan Istana. Melalui rilis yang disampaikan para pendemo, tuntutan mereka diantaranya batalkan pelantikan Prof Ellen Kumaat selaku Rektor Unsrat terpilih. Dikatakan pendemo, ada dugaan mal administrasi dan cacat hukum, karena dinilai melanggar Peraturan Menristekdikti Nomor 19 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.

Baca juga:   DPRD Kota Tomohon Gelar Rapat Paripurna Pengajuan Ranperda Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

 

Aksi Unjuk Rasa Di Depan Istana Memprotes Pelantikan Rektor Unsrat

 

Hal senada juga disampaikan dosen Universitas Sam Ratulangi dr Ricky Sondakh kepada Manadozone.com pada Sabtu (30/6/2018).

Menurut Sondakh mengacu pada aturan Permenristekdikti Pasal 12; Masa Jabatan Pemimpin PTN / Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Selanjutnya, masa Jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Periode 2014 s/d 2018 baru akan berakhir pada 25 Juli 2018.”Aturan itukan jelas (Masa periodesasi rektor) dibuat oleh Menteri masa dilanggar oleh Menteri sendiri?” tandas Sondakh dengan nada heran.

Baca juga:   Pemkab Minsel Selenggarakan Seminar-KKR Dengan Pembicara Asal Korsel

Disisi lain Sondakh juga menilai dugaan gratifikasi yang diterima rektor semestinya ditindaklanjuti secara hukum oleh instansi terkait.”Menerima gratifikasi meski telah mengembalikan bukan berarti proses hukum berhenti,” ujar Sondakh lagi.

Pihak Unsrat sendiri saat dikonfirmasi, Jurubicara Hesky Kolibu menyatakan bahwa masa periodesasi Rektor Unsrat berakhir pada 25 Julu 2018 namun dijabat kembali orang yang sama.”Memang benar masa periode Rektor Unsrat baru berakhir pada 25 Juli 2018 namun karena dijabat oleh orang yang sama dan yang bersangkutan tidak keberatan tidak masalah,” urai Hesky. Menurutnya pelatinkan adalah kewenangan kementerian sedangkan aturan juga dikeluarkan kementerian yang sama sehingga yang lebih pantas menilai adalah institusi terkait.

Baca juga:   Cegah Peredaran Pil PCC, Polres Minahasa Sidak Sejumlah Apotik

Disinggung gratifikasi, menurut Kolibu hal tersebut perlu dibuktikan secara hukum termasuk bila tudingan tidak benar dan tidak memiliki buktipun dapat diproses sesuai aturan hukum berlaku.

Terkait aksi unjuk rasa, Kolibu juga menuding aksi tersebut merupakan aksi yang ditunggangi oknum tertentu.”Saat aksi di Jakarta kita ada di lokasi dan melihat bahwa itu dorang bukan mahasiswa Unsrat dan beberapa mengaku dibayar,” tandas Kolibu.

Penulis : Jimmy Endey

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed