by

Hari Kebebasan Pers se-Dunia Digelar di Ghana

Manadozone || Ghana –
Hari ini merupakan hari paling bersejarah bagi insan pers dunia. Dimana 3 Mei telah ditetapkan menjadi Hari Kebebasan Pers Dunia.

Penyelenggaraan World Press Freedom Day (WPFD) atau Hari Kebebasan Pers Dunia 2018 digelar di Ghana, Afrika Barat. Perayaan ini berlangsung pada tanggal 2- 3 Mei 2018 di Kempinksi Hotel, Accra, Ghana.

Dalam forum itu, Dewan Pers dari Indonesia berbagi pengetahuan soal bagaimana menanggulangi berita bohong atau fake news. Di Indonesia lebih dikenal dengan istilah ‘Hoax’.


Nezar Patria, Perwakilan Dewan Pers Indonesia (kiri) menjadi salah satu pembicara dalam sesi paralel di Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day 2018, Ghana, Afrika Barat, Rabu (2/5/2018). Bersanding bersama pembicara lainnya yang berasal dari Afrika yaitu, Catherine Gicheru, jurnalis investigasi, Sulemana Braimah, Direktur Eksekutif Media Foundation for West Africa, Grant Masterson, Senior Programme Manager Governance Institute and Processes, EISA serta Joyce Barnathan, President, International Center for Journalist sebagai moderator. (Dok Delegasi UMN pada WPFD 2018)

Perwakilan Dewan Pers Indonesia adalah Nezar Patria yang menjadi salah satu pembicara dalam sesi paralel bersanding bersama pembicara lainnya yaitu jurnalis investigasi Catherine Gicheru, Direktur Eksekutif Media Foundation for West Africa Sulemana Braimah, Senior Programme Manager Governance Institute and Processes Grant Masterson, serta President International Center for Journalist Joyce Barnathan sebagai moderator.

Indonesia dipilih menjadi salah satu pembicara karena tema yang diangkat sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden 2019. Tema yang diangkat meliput pemilu dan kampanye, tantangan lama dan baru di era disinformasi media.

Nezar Patria bercerita bagaimana fake news atau berita bohong berkembang di Indonesia saat pemilihan kepala daerah dan menjelangan pemilihan umum 2019. “Kebanyakan berita bohong dibuat oleh masyarakat, mereka sangat aktif di media sosial,” kata Nezar.

Baca juga:   Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kota Tomohon

Nezar bercerita, berbagai cara diupayakan pemerintah di antaranya melalui divisi Cyber Crime Kepolisian RI dan melalui upaya pelajaran literasi digital di sekolah bagi kaum muda.

Menurut Nezar, keaktifan masyarakat membuat berita bohong juga dipengarahui turunnya kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream. Sejumlah media dianggap tidak lagi independen melaporkan informasi sehingga masyarakat lebih tertarik mencari informasi di media sosial.

Dewan pers menjadi salah satu yang berupaya bersama media mainstream untuk menyaring berita bohong dari media sosial. Serupa dengan di Indonesia, fake news juga berkembang di Ghana saat pemiliihan umum.

Hal menarik juga diungkapkan oleh Sulemana Braimah, Direktur Eksekutif Media Foundation for West Africa. Yang membagikan cerita bagaimana upaya yang dilakukan institusinya untuk menyaring berita bohong saat masa pemilihan umum tahun 2016 di Ghana.

Memang membutuhkan biaya yang besar dalam melakukan fact checking. Institusinya melakukannya secara manual pada 70 radio oleh 70 orang, 12 koran oleh 5 orang, dan 12 media online dengan 5 orang .

“Untuk menahan fake news, setiap lembaga independen harus melakukan fact checking serupa” kata Sulemana.

Hadir sebagai pembicara dalam pembukaan World Pers Freedom Day adalah Menteri Informasi Ghana Dr Mustapha Hamid, Deputy Director General Unesco Getachew Engida, dan Senior Policy Manager World Wide Web Foundation Nnenna Nwakanma.

Hari Kebebasan Pers Dunia dirayakan setiap tanggal 3 Mei. Konferensi internasional kali ini mengangkat tema besar kekuatan verifikasi data pada media, keadilan dan aturan hukum.

Baca juga:   Wawali SAS Hadiri Pertemuan Berkala Ke-XIV SMA/SMK Keuskupan Manado

Ghana merupakan salah satu negara dengan kebebasan pers tertinggi di kawasan Afrika dan merupakan negara demokrasi sejak tahun 1992. Dalam dua hari ini perhelatan dunia ini juga akan diisi dengan 18 sesi seminar dan 2 konferensi akademik dan 2 sesi plenary.

Keseluruhan sesi di antaranya berisi seputar tantangan besar 27 tahun setelah deklarasi Windhoek, liputan pemilu, jurnalisme investigasi, kebebasan dalam era digital, keselamatan jurnalis, dan format baru jurnalistik.

Sementara pada konferensi kali ini ada sesi baru yang menarik yaitu sesi Policy Lab yang diselenggarakan oleh University of Ghana dan Global Development Network. Sesi ini akan memberikan kesempatan bagi para periset dan pembuat kebiajakan yang bekerja pada isu yang sama untuk berinteraksi.

Tema pada Policy Lab perdana ini adalah model dan keefektifan mekanisme nasional untuk mencegah dan menjaga kekerasan pada jurnalis.

Hal yang menarik pada hari pertama perhelatan ini dan merupakan kebiasaan dari tahun–tahun sebelumnya yaitu Guillermo Cano World Press Freedom Prize atau penghargaan dari Unesco pada seseorang, organisasi atau institusi yang berkontribusi mempertahankan dan mempromosikan kebebeasan pers di mana pun di seluruh dunia, terutama saat menghadapi situasi bahaya.

Tahun ini penghargaan besar ini akan diberikan pada jurnalis foto Mesir, Mahmoud Abu Zeid atau yang dikenal dengan nama Shawkan.

Baca juga:   RK Pelaku Penikaman Diamankan Tim Tarsius Polres Bitung

Indonesia juga akan berpatrisipasi dalam perhelatan ini, Nezar Patria yang merupakan perwakilan Dewan Pers Indonesia akan menjadi salah satu pembicara dalam sesi seminar dengan tajuk liputan pemilihan umum dan kampanye, tantangan lama dan baru di era disinformasi media.

Ada pula Nashya Tamara, mahasiswi Universitas Mulimedia Nusantara yang bergabunng bersama sejumlah mahasisiwa dari berbagai universitas di dunia dalam program Youth Newsroom.

Konferensi internasional ini akan ditutup dengan deklarasi Accra yang akan diadopsi dari seluruh peserta. (Nashya Tamara dan Verinika Kaban, Delegasi Universitas Multimedia Nusantara pada World Press Freedom Day (WPFD) 2018)

Pers Sulawesi Utara

Di daerah, khususnya provinsi Sulawesi Utara persoalan pers juga masih menjadi topik hangat terkait pemberitaan serta kritisi terhadap pemerintah.

Banyak yang menilai pemberitaan atau kritik terhadap pemerintah masih dianggap ‘tabu’ istilah lain dari kurang bersahabat pada pemerintah baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Padahal seyogyanya pemberitaan yang mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan ‘pecut’ untuk perbaikan. Alergi terhadap pers masih merupakan warisan rezim lama yang masih menghantui para pejabat daerah. Sementara kenyataannya kepentingan masyarakat sering terabaikan bahkan acapkali kebijakan pemerintah dinilai kurang berpihak pada rakyat banyak.

Meskipun tidak dapat dipungkiri juga masih ada media yang seringkali kurang obyektif dalam pemberitaannya.

Editor : Jimmy Endey

Sumber : Kompas

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed