by

Walikota Eman dan Wawali SAS Hadiri Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 2016

Manadozone||Tomohon – Walikota Tomohon Jimmy F. Eman, SE.Ak didampingi Wakil Walikota Syerly A. Sompotan menghadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN dan Aplikasi e-LHKPN. KPK bekerjasama dengan Pemkot Tomohon dan DPRD Tomohon dalam menggelar kegiatan ini yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor DPRD Tomohon,kamis (29/3/2018).

“Di kota Tomohon ada 20 anggota dewan dan 156 pejabat daerah wajib lapor. Tidak ada yang terkecuali,” ungkap Ketua DPRD Kota Tomohon Ir. Miky J.L Wenur saat memberikan sambutan.
Lanjut Wenur, tingkat partisipasi jelang berakhirnya periode pelaporan LHKPN ini masih jauh dari harapan.
“Mungkin banyak yang masih bingung karena sistemnya sekarang sudah on-line, beda saat masih manual kemarin,” tuturnya.
Bahkan menurut Wenur, upaya percepatan pelaksanaan pelaporan keuangan ini telah diinsiasi pihaknya sejak awal bulan.
“Kami telah menyurat ke KPK dan jadwal pelaksanaan sosialisasi ini sebenarnya tanggal 27 kemarin. Namun, karena ada sesuatu dan lain hal, bisa diselenggarakan sekarang,” ujar Wenur.

Baca juga:   Pemkot Tomohon Gelar Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Olehnya, dirinya berharap pelaksanaan kegiatan ini tak sebatas seremonial semata. Namun, semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan akuntabel dapat terlaksana.
“Banyak selamat untuk kita semua, kiranya kegiatan ini dapat berjalan maksimal dan semua wajib berpartisipasi,” tambahnya.

Kesempatan tersebut, WaliKota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak dalm sambutannya mengatakan bahwa tingkat partisipasi seluruh pejabat jadi penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
“Semua kooperatif dan berinisiatif, artinya semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih haruslah menyeluruh,” kata Walikota.

Walikota juga mengingatkan kepada seluruh pejabat daerah, untuk segera melakukan pengisian LHKPN.
“Secara keseluruhan ada 2500 lebih pejabat daerah yang wajib melakukan LHKPN. Nah, deadline waktu tinggal dua hari, jangan sampai lewat. Semua wajib, Kepala Dinas, Kabag, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara SKPD hingga Camat,” tegasnya.

Baca juga:   Pelatihan Dekorator, Eman Berharap Untuk Peningkatan Kualitas TOF 2017

Sementara itu, Ketua Tim Deputi Bidang Pencegahan KPK Dias Abiasma menyatakan, instrumen LHKPN dijadikan pihaknya sebagai alat penentu mengambil rekomendasi dalam penentuan beberapa posisi strategis di pemerintah.
“Misalnya, seleksi Hakim Agung. Bahkan, sejumlah Pemerintah Daerah telah menggunakan LHKPN sebagai alat pendukung lelang jabatan,” kata Abiasma.

Ditambahkannya, periode pelaporan LHKPN berlangsung dari satu tahun pelaksanaan kegiatan kedinasan.
“Efektif tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2017,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan ini para anggota DPRD Kota Tomohon, Kepala Dinas dan seluruh pejabat yang masuk kategori wajib lapor.
(RH/Rdk)

Baca juga:   Wakili Walikota Eman, Kasat Pol PP Hadiri Apel Operasi Lilin 2017

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed