Komisi I DPRD Bolmong Gelar RDP Terkait Pilsang 2019

Komisi I DPRD Bolmong Gelar RDP Terkait Pilsang 2019
Gambar Ist

BOLMONG, manadozone.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow, melalui Komisi I (Satu), selasa (19/11/19) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)bersama dengan Inspektorat,  terkait dengan permasalahan hasil Pemilihan Sangadi (Pilsang) tahun 2019, di desa Insil Baru yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dipimpin Ketua Komisi I (Satu) DPRD Bolmong, Pnt Marten Frangky Tangkere SE MAP, didampingi Wakil Ketua Hi Rasmono, Sekretaris Komis, Fazal Alzagiadi SH MH, bersama para Anggota Komisi I, Hariati Kiay Mastari, Hi Masri Daeng Masenge, Moch Syarudin Mokoagow.

Dalam RDP tersebut, Ketua Komisi I DPRD Marten F Tangkere, mengatakan hal itu dilaksanakan sesuai dengan laporan tidak terbuka pengeloaan Dana Desa dan ADD, hingga temuan Tuntutan Ganti Rugi.

“Kita gelar RDP ini karena ada laporan tidak transparan mengenai pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa hingga temuan Tuntutan Ganti Rugi,” kata Pnt Marten Frangky Tangkere SE MAP, Ketua Komisi I DPRD Bolmong.

Gambar Ist

RDP yang dihadiri Panitia pilsang baik tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, Kadis Capil, BPMD, Sekretaris Sat Pol PP, Kabag Hukum Kabupaten Bolmong, Camat Passi Timur dan Perwakilan Masyarakat Insil Baru.

Baca juga:   Pemkab Rencanakan Percepat Pembangunan Infarastruktur dan Pengelolaan Danau Tondano

Tangkere, menambahkan RDP digelar atas adanya laporan dari warga atas nama Muliadi Mokoginta, pada 15 November 2019, dengan mengatakan keberatan hasil Pilsang Desa Insil Baru.

“RDP digelar karena adanya laporan dari warga bernama Muliadi Mokoginta. Yang menurut pelapor, cacat hukum dan diduga tidak sesuai dengan Paraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019,” tamabh Marten Tangkere yang menyampaikan laporan dari Warga Insil Baru.

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Bolmong, menyimpulkan ada 5 (Lima) permintaan yang diminta Pelapor. Dengan memutuskan akan mempelajari lebih lanjut, serta meminta Panitia Pemilihan Sangadi (Pilsang) untuk menyiapkan data-data sebagai bahan jawaban, atas keberatan dari penggugat.

Gambar Ist

“Gugatan ini akan kita pelajari lebihlanjut. Dan untuk Panitia Pemilihan Desa segera siapkan data-data pendukung sebagai bahan jawaban atas keberatan pihak pengguggat. Untuk Panitia Pemilihan  Kabupaten segera lakukan Evaluasi dan langkah-langkah untuk selesaikan sengketa Pilsang berdasarkan Perbup Bolmong no.17 Tahun 2019.” Terang Marten Tangkere, dan Moch Syarudin Mokoagow, bersama para Anggoat Komisi DPRD Bolmong.

Baca juga:   Terobasan JFE-SAS, 2 Menteri Resmikan Pelayanan Publik Kota Tomohon

Berikut poin-point keberatan penggugat yang disimpulkan Komisi I DPRD Bolmong.

  1. Penggugat  anggap bahwa panitia melanggar kaidah hukum terhadap kesepakatan kedua calon.
  2. Menurut penggugat kesepakatan yang dilakukan tidak mendasar.
  3. Kata Penggugat ada Keterkaitan money politic yang diduga bukan hanya dilakukan oleh Ketua BPD tapi ada juga oknum ASN yang terlibat dan akan melapor ke kepolisian dan kejaksaan.
  4. Menurut penggugat, Wajib pilih atas nama Pak Tamu itu masih terdaftar di Insil Baru.
  5. Waktu penyampaian pleno DPS tidak jelas kapan pelaksanaannya, walaupun sudah disampaikan oleh Panitia Pilsang yang sudah melakukan tahapan-tahapan pengumuman. Tapi kapan waktunya setelah perubahan itu tidak disampaikan secara terbuka serta dianggap telah terjadi duplikat massa artinya ada wajib pilih yang memilih di desa lain dan memilih juga di desa Insil Baru.
Baca juga:   Kasatlantas Anita Sitinjak Ajak Masyarakat Glorakan MRSF di Kotamobagu

 

(Advertorial)

Tags: ,
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply